hope you enjoy my blog :D


KODE ETIK JURNALISTIK


Pengertian Kode Etik jurnalistik 
UU. No. 40 Tahun 1999 “Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan”

kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis

Pertanggung jawaban insan pers ( Wartawan )
Kebebasan pers memiliki hubungan yang erat dengan fungsi pers  dalam masyarakat demokratis.  Pers adalah salah satu kekuatan demokrasi terutama kekuatan untuk mengontrol dan mengendalikan jalannya pemerintahan.
Berfungsi menyediakan informasi dan alternative serta evaluasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam partisipasinya dalam proses penyelenggaraan Negara

Cara pemberitaan dan meyatakan pendapat
            Seorang wartawan hendaknya menempuh jalan dan cara yang jujur untuk memperoleh bahan-bahan berita dan tulisan, dengan meneliti kebenaran dan akurasinya sebelum menyiarkannya serta harus memperhatikan kredibiltas sumbernya.

            Di dalam menyusun suatu berita hendaknya dibedakan antara kejadian (fakta) dan pendapat (opini) sehingga tidak mencampurbaurkan antara keduanya, termasuk kedalamnya adalah obyektifitas dan sportifitas berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab

      Penyiaran suatu berita yang berisi tuduhan yang tidak berdasar, desas-desus, hasutan yang dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara, fitnahan, pemutarbalikan suatu kejadian adalah merupakan pelanggaran berat terhadap profesi jurnalistik.

Menanggapi besarnya kesalahan yang dapat ditimbulkan dari proses/cara pemberitaan serta menyatakan pendapat di atas, maka dalam kode etik jurnalistik diatur juga mengenai hak jawab dan hak koreksi, dalam artian bahwa pemberitaan/penulisan yang tidak benar harus ditulis dan diralat kembali atas keinsafan wartawan yang bersangkutan, dan pihak yang merasa dirugikan wajib diberi kesempatan untuk menjawab dan memperbaiki pemberitaan dimaksud.

Sumber Berita
Seorang wartawan diharuskan menyebut dengan jujur sumber pemberitaan dalam pengutipannya, sebab perbuatan mengutip berita gambar atau tulisan tanpa menyebutkan sumbenya merupakan suatu pelanggaran kode etik. Sedang dalam hal berita tanpa penyebutan sumbernya maka pertanggung jawaban terletak pada wartawan dan atau penerbit yang bersangkutan.

Kekuatan kode etik
Kode etik dibuat atas prinsip bahwa pertanggung jawaban tentang penataannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia. Dan bahwa tidak ada satupun pasal dalam kode etik (jurnalistik) yang memberi wewenang kepada golongan manapun di luar PWI untuk mengambil tindakan terhadap seorang wartawan Indonesia atau terhadap penerbitan pers. Karenanya sanksi atas pelanggaran kode etik adalah hak yang merupakan hak organisatoris dari PWI melalui organ-organnya.


Upaya pemerintah dalam kebebasan pers

Regulasi :
·   UU No.9 th.1998
·   UU No.40 th.1999
·   UU No.32 th.2002
Lembaga :
·   PWI
·   KPI
·   Dewan Pers

DEWAN PERS

(Menurut UU No. 40/1999 )
Lembaga
Dewan Pers yang independen dibentuk berdasarkan perintah UU No. 40 pasal 15 tahun 1999
Pembentukan Dewan Pers adalah bagian dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional

Fungsi
·   Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
·   Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
·   Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
·   Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers
·   Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah
·   Memfasilitasi organisasi-organisasi pers
·   Mendata perusahaan pers.

Dewan pers independen, yang lahir dalam semangat reformasi, bersifat mandiri dan tidak ada lagi unsur pemerintah dalam keanggotaannya. Dengan dukungan masyarakat pers Indonesia, otoritas Dewan Pers semata-mata terletak pada kemauan perusahaan dan redaksi media pers untuk menghargai pandangan Dewan Pers serta secara sukarela mematuhi kode etik jurnalistik dan mengakui kesalahan, segaja atau tidak, secara terbuka.

Komisi
Untuk menjalankan fungsinya, Dewan Pers membuat tujuh komisi:
1.   Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers
2.   Komisi Hukum dan Perundang-Undangan
3.   Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers
4.   Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
5.   Komisi Pemberdayaan Organisasi
6.   Komisi Pendanaan dan Sarana Organisasi
7.   Komisi Hubungan Antarlembaga dan Hubungan Luar Negeri

Pemilihan
Anggota Dewan Pers berjumlah sembilan orang. Yaitu :
1.   Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
2.   Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
3.   Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
4.   Ketua dan wakil ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pers

Status keanggotaan Dewan Pers ditetapkan melalui Keputusan Presiden  dan keanggotaan Dewan Pers hanya berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya

Kegiatan-kegiatan Dewan Pers dilaksanakan dengan dukungan dana dari organisasi pers; perusahaan pers; bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat

Etika PROFESI

Pengertian Kode Etik Profesi
Keiser dalam (Suhrawardi Lubis, 1994: 6-7), etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.

Sedang Magnis Suseno (1991: 70) membedakan profesi sebagai profesi pada umumnya dan profesi luhur. Profesi umum adalah kegiatan untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian khusus. terdapat pula yang disebut sebagai profesi luhur, yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat.

Tujuan Etika Profesi
Suhrawadi Lubis (1994: 13)
·   menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada lembaga  dan masyarakat umum
·   Membantu para profesional dalam menentukan  apa yang harus mereka perbuat dalam  mengahadapi dilema pekerjaan mereka
·   menjaga reputasi atau nama para professional
·   Untuk menjaga kelakuan dan integritas para  tenaga profesi
·   merupakan pencerminan dan    pengharapan dari komunitasnya, yang  menjamin pelaksanaan kode etik tersebut dalam pelayanannya.

Fungsi Etika Profesi
·      Sebagai sarana kontrol sosial
·      Mencegah pengawasan atau campur tangan pihak luar
·      Untuk membangun patokan kehendak yang lebih tinggi.

1 comments:

Anonymous said...

:mj

Post a Comment

thanks

soviaavi. Powered by Blogger.

find it

Loading...
Back to Top